Industri Halal : Srategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia

CV PEMBICARA

1)      Pengertian dan Kondisi Industri Halal

Industri halal berkembang pesat di dunia. Bisnis yang berbasis pada sistem ekonomi Islam itu bukan hanya dikembangkan oleh negara-negara berpenduduk mayoritas Islam, tetapi juga negara-negara yang sebagian penduduknya non-muslim. Industri halal dianggap sebagai peluang besar yang menjadi kebutuhan dan gaya hidup (halal lifestyle). Ada 10 sektor halal lifestyle yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian dunia, yaitu: food, finance, travel, kosmetik, education, fashion, media recreation, pharmaceuticals, medical, dan art & culture.

Indonesia sendiri cukup punya reputasi baik di tingkat global terkait Industri Halal. Walaupun belum mencapai ranking tertinggi, tetapi perkembangan dan potensi Indonesia salah satu yang paling pesat.

Kalau berkaca dari laporan Global Islamic Economy 2018-2019, Indonesia masih tetap berada di peringkat 10 secara umum dari 15 negara paling tinggi di dunia terkait pengembangan industri halal. Malaysia, UAE, Bahrain dan negara timur tengah lainnya masih mendominasi. Indonesia cukup mempunya posisi pada sektor Travel, Fashion dan finance. Bahkan dalam laporan Global Travel Index baru baru ini, Indonesia menduduki peringkat 1 negara dengan destinasi wisata halal terpopuler.

Krtikan mendalam dalam hal pariwisata di Indonesia ialah tentang keterjangkauan lokasi, infrastruktur dan kondisi sosial budaya yang beragam terkadang menjadi masalah.

Ini angka-angka detail posisi Indonesia untuk setiap sektor

Ada hal yang menarik selanjutnya nih. Ternyata Indonesia adalah negara yang masyarakatnya paling dermawan di seluruh dunia. Artinya, kegiatan filantropi seharusnya sangat cocok dilakukan di Indonesia. Makanya kita gak heran kalau ada bencana atau kesusahan orang yang viral, cepat sekali bantuan mengalir.

FoSSEI bbrapa waktu yg lalu pernah menghimpun dana untuk bencana Palu, dalam sekitar 2 minggu sudah dapat 160 juta rupiah. Sebuah kesadaran yang harusnya bisa dimanfaatkan dalam pengembangan industri halal. Ini datanya.

Pertanyaanya dengan segala potensi yang ada, Indonesia sudahkah menjadi Pelaku utama atau masih lebih sebagai Pasar?

Indonesia Sebagai Pasar

Dalam Wartaekonomi.co.id dijelaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu pasar menguntungkan dalam Industri Halal. Indonesia menempati urutan sebagai berikut dalam PASAR Industri Halal:

Halal Food      : ranking 1

Halal farmasi   : ranking 4

Kosmetik.        : ranking 3

Fashion            : ranking 5

Wisata.            : ranking 4

Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, belum menjadikan industri halal ini sebagai motor ekonomi nasional. Indonesia menempati posisi negara konsumen terbesar dari produk makanan halal dunia, yaitu sebesar US$ 197 miliar dan diikuti Turki sebesar US$ 100 miliar. Namun sayangnya Indonesia hanya menduduki peringkat ke-10 dalam industri dan pasar halal dunia, sedangkan Malaysia peringkat pertama.

Jadi Indonesia masih lebih menjadi Pasar daripada pelaku pada industri halal global saat ini. Tapi, para pakar memprediksi Indonesia akan menjadi leading dalam Industri halal dalam 5 -10 tahun ke depan. Alasan tetbesarnya adalah culture di Indonesia yang bersifat Bottom-up dalam pengembangan Ekonomi Syariah. Artinya, masyarakat punya inisiatif besar dalam menggunakan dan menyebarkan konsep ini.  Tinggal menunggu berbagai kesiapan regulasi dan perangkat untuk mendukungnya.  Ini dikonfirmasi oleh Prof Pitchay dari Malaysia saat seminar Internasional di Unair, beliau mengatakan di Malaysia sama sekali tidak ada inisiatif dari mahasiswa terkait pengembangan ekonomi syariah seperti di Indonesia. Di Malaysia tidak ada FoSSEI ataupun jurusan eksyar yang begitu menjamur. KNKS ini yang diharapkan dapat melakukan gebrakan-gebrakan industri halal di Indonesia.

KNKS sendiri bagi teman-teman yang belum tahu, merupakan sebuah lembaga independen yang dibentuk dan diketuai langsung oleh Presiden Jokowi sejak tahun 2014. KNKS berisi semua stakeholder pembuat regulasi Ekonomi Syariah, seperti BI, OJK, Bappenas dll. Headline news juga bahwa saat ini kita sedang menunggu Roadmap Ekonomi Syariah dari KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah). Sampai saat ini KNKS mendapat banyak kritikan, karena belum ada regulasi yang mendobrak industri konvensional.

2)      Persamaan Persepsi Tentang Industri Halal

Artinya, industri halal sebenarnya jauh lebih luas. Apalagi di Indonesia yang mayoritas muslim. Makanan yang ada pun secara default halal meskipun tidak ada sertifikat halal. Banyak sekali destinasi religi yang otomatis halal.  Obat-obatan tradisional yang juga halal.  Nah, poinya adalah industri halal atau ekonomi Islam bukan hal yang jauh dari kita, sudah ada di kehidupan sehari-hari. Hanya saja sebagai akademisi dan aktivis kita punya tanggung untuk membuat semua itu menjadi lebih teratur, lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.

Kemarin sempat diskusi dengan Bapak Akbar Susamto (ketua KA FoSSEI, dosen UGM). Beliau mengatakan bahwa, Indonesia ini sebenarnya sudah menjalankan industri halal dimana-mana. Hanya saja yang masuk laporan resmi itu hanya yang tersertifikasi dan tercatat secara legal.

3)      Tantangan

a.       Regulasi yang masih belum konkrit dari pemerintah

- UU No 33 tahun 2004 tentang produk halal belum dapat membuat akselerasi cakupan Industri halal.

- baru tahun 2017 kemarin dibentuk BPJPH ( Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), karena masih baru, jadi belum juga terlihat pengaruh signifikan.

Bahkan BPJPH belum bisa melayani sertifikasi halal, masih butuh Ekosistem audit halal (SOP, auditor dsb). Akhirnya pelaku usaha masih butuh effort lebih untuk mendapat sertifikasi halal. Tapi ini tentu masih proses perbaikan terus menerus

b.      Sentimentil agama dan golongan di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan budaya. Hal ini baik di satu sisi, tapi terkadang juga menjadi penghambat khsusnya dalam industri halal. Bukan bermaksd menyalahkan budaya, tapi kita sebagai bangsa Indonesia harus memasukkan variabel ini di setiap hal yang akan kita lakukan. Contohnya, kabar terbaru Wagub Sulses bilang akan gencarkan pariwisata halal, tapi masyarakat toraja menolak. Ini karena mereka sentimentil agama atau hanya belum paham saja bagaimana mekanisme halal.

c.       Kapital

Tidak dipungkiri sistem keuangan konvensional sudah mendarah daging di Indonesia. Tidak semua yang konvensional itu buruk, tapi akhirnya sulit bagi industri halal untuk masuk dalam pasar karena kapital perbankan konvensional yang sudah besar. Contohnya, bank syariah di Indonesia suliat melewati 5% trap dalam hal cakupan pasar, karena memang perbandingan modal bank syariah dan konven itu jauh sekali. Bahkan belum sampai 10% total bank konven di Indonesia. Kemarin sempat berdiskusi dengan salah satu pegawai BSM, BSM tidak bisa go public atau issue saham karena memang tidak mendapat izin dari bank Induk. Padahal perbankan syariah merupakan kunci dari semua sektor industri halal yang lainnya.

d.      Link and match Sumberdaya manusia

Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena Industri halal yang berkembang tentu membutuhkan manusia yang juga paham tentang syariah.  Faktanya, meskipun cukup banyak sudah jurusan syariah, tapi lulusan-lulusan dari sana masih ckup bnyak yang masuk ke konvensional juga. Atau case dimana masih sedikit universitas yang mengakomodir ahli-ahli dalam pertanian syariah, hukum syariah, psikologi Islam dsb.

Nah, tadi saya bilang kita sedang menunggu Roadmap Industri Halal dari KNKS. Ternyata saya dapat bocoran nih terkait hal itu. Berikut tantangan menurut KNKS

Alhamdulillah bbrapa bahasan kita di atas ada dalam tantangan yang dirumuskan KNKS.

4)      Strategi Pengembangan Industri Halal

Roadmap KNKS akan menjadi acuan dalam setiap kebijakan pemerintah terkait Industri Halal. Dewan Pengarah KNKS terdiri atas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas; Menteri Keuangan; Menteri Agama; Menteri Badan Usaha Milik Negara; Menteri Koperasi dan UKM; Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan; Gubernur Bank Indonesia; Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan; dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Ini stakeholder yang membuat roadmap tersebut, sehingga seharusnya sudah mencerminkan berbagai kepentingan.

Ini strategi dan indikator utama dari KNKS

Berikut rencana program-program KNKS dalam rangka pengembangan industri halal Indonesia

Saat ini memang belum ada bank syariah yang bekerja sama atau berperan sebagai sekuritas syariah.  Menjadi kritikan keras bagi pemerintah. Zakat menjadi poin penting dalam rencana tersebut. Ada bbrapa kritikan yang menurut saya patut dipertimbangkan, dan tadi juga sudah disampaikan saat pertemuan dengan MES pusat. Dalam program utama KNKS tidak ada seperti community building atau program literasi yang berkaitan dengan kepemudaan. Padahal masalah utamanya ada tentang literasi dan kekurangan SDM. Hanya ada sedikit tntang kurikulum, yang lagi-lagi lingkup formal. Padahal keunggulan Indonesia adalah bottom up, artinya jika diintegrasikan dengan baik antara formal dan informal bakal jadi sangat powerfull tuh.

#SESI TANYA JAWAB

·         Bagaimana peran akdemisi dalam membantu pengembangan potensi industri halal di Indonesia?

Satu hal yang pasti, akademisi menjadi ujung tombak literasi pemuda terkait industri halal. Artinya regenerasi sumber daya manusia dimulai dari kekuatan akademisi. Saat ini di Indonesia sudah dibuka sekitar lebih dri 350 prodi syariah dan sejenis yang hampir tidak mungkin dimiliki oleh negara lain. Selanjutnya, tentu saja penguatan riset dan publikasi dari sektor akademisi menjadi penting.  Meskipun Indonesia masih kalah dari dibanding Malaysia dan negara2 timur tengah. Ketiga, berkaitan dengan ahli. Saat ini Indonesia masih kekurangan ahli yang mengerti fikih secara mendalam ditambah paham terkait proses bisnis dan value chain dari Industri halal. Para akademisi seharusnya bisa terus mencetak ahli-ahli untuk mengisi plot tersebut. Selain itu, ini rencana KNKS terkait akademisi

·         Hal apa yang rasanya masih diragukan pemerintah dalam mensupport perkembangan perbankan syariah, sementara sebenarnya telah banyak masyarakat yang mulai berharap hal tsbt dapat menjadi solusi. Namun di lain sisi, pelayanan perbankan syariah yang tdk mencerminkan sisi syariah malah membuat masyarakat membanding-bandingkan dengan perbankan konvensional. Bagaimana seharusnya ka?

Ada beberapa sebab pada bbrapa kali diskusi:

1.      Conflict of interest pad internal bank,

Jadi memang faktanya bank induk (dalam hal ini konvensional), juga berorientasi bisnis. Tidak semua berpikir idealis seperti kita di sini. Hehe bahkan lebih banyak yang berpikir pragmatis bisnis. Nah, dalam konteks bank induk ini, faktanya proyek-proyek investasi besar akan selalu diberikan kepada bank induk, bank syariah akan diberikan yang relatif kecil. Selain memang, terkadang kemampuan bank syariah masih kecil. Tapi sekali lagi ini soal bisnis. 

2.      Political issue

Kalau mau buat perbankan syariah besar, harusnya buat saja peraturan 50% apbn disalurkan melalui bank syariah atau semua gaji dosen di bawah kemenag melalui bank syariah. Tapi kan tidak semerta2 dapat di lakukan. Pasti banyak penolakkan secara politis oleh berbagai kepentingan.  Kondisinya berbeda dengan Malaysia yang ketika pemetintaj bilang A, maka ssmua rakyat harus ikut. Pun terkait penggunaan bank syariah di Malaysia. Indonesia bakal terhalang di parlemen misalnya, gak ssmua partai akan sepakat. Maka, bahasanya pak Adiwarman, kita lakukan yang bisa kita lakukan. Akhirnya kita pasti yang menang. Tapi insyallah trendnya positif kok. Di tingkat pengambil kebijakan sudah mulai menyiapkan. Contohnya BPJS basis syariah, pasar modal syariah, yang secara kontinu akan berdampak pada perbankan syariah.

·         HALAL itu apa ? Strategi apa yang paling mudah dalam menggembangkan industri halal di Indonesia? Knp di indonesia banyak industri yang impor padahal di indonesia banyak ilmuan yang tau bagaimana cara mengelola industri di negara indonesia dan harapan saya di indonesia tidak hanya kaya akan teori akan tetepi kita sebagai fakultas ekonomi mampu memberantas apa yang sudah terjadi.

Halal? Adalah sebuah hukum diperbolehkannya suatu barang dikonsumsi atau dipergunakan dalam ajaran agama Islam. Halal kini tidak hanya sekedar hukum, namun telah diimplemetasikan dalam kehidupan hingga berubah menjadi Life Style. Halal Life Style tidak hanya dilakoni oleh kita yang muslim, melainkan juga mereka yang non muslim. Sebab, halal menghindarkan dari segala bahan/material produk barang dan jasa yang membahayakan bagi manusia. Maka, mereka yang non muslim pun dapat merasa aman dengan adanya hukum halal. Tadi saya lupa menyampaikan tentang halal

Saya agak sulit memutuskan yang mana yang paling mudah. Belum dapat indikator mudah. Kalau paling urgent harus segera itu keuangan syariah, karena efeknya domino, kalau keuangan syariah berkembang, maka aliran modal untuk sektor lainnya akan lebih besar dan tentu saja mengakselerasi perkembangan sektor lainnya.

Poin nomor 3 banyak kemungkinan si bro,

1.      Infrastruktur di Indonesia sangat belum merata.

Saya kemarin dari Kaltim mau ke Kalbar lebih mahal kalau dari Jogjakarta ke kalbar.  Atau kasus susu dari NTB lebih mahal dri transportasi susu dari Australia. Maka secara perbandingan lebih menguntungkan impor karena produksi dalam negeri mahal. Maka, infrastruktur transportasi barang menjadi penting.

2.      Kita tidak bisa memungkiri masih banyak oknum bermain dalam impor.  Mafia-mafia impor masih banyak di Indonesia. Sayangnya menguntungkan Individu importir tersebut, bukan berlandaskan analisis kepentingan ekonomi umat.

·         Bagaimana untuk membuat masyarakat sadar akan halal lifestyle yang dimana seperti yang sudah dijelaskan bahwa indonesia karena masyarakat muslimnya mayoritas terkadang tidak diperlukan sertifikasi halal karena memang sudah pasti halal tapi untuk masuk ke data dan diakui dunia, harus ada sertifikasi, bagaimana cara membuat masyarakatnya tidak acuh akan halal lifestyle ini? (Sertifikasinya)

"People response to incentives" salah satu prinsip ekonomi nih. Nah, jawabannya simple.  Sertifikasi itu harus benar-benar menawarkan insentif yang jelas bagi masyarakat dalam hal ini pengusaha. Misalnya dengan sertifikasi halal, akan bisa dipasarkan dalam marketplace halal.  Atau akan mendapat binaan berkala, mendapat modal usaha, mendapat komunitas dan ini harus ke link ke berbagai sektor. Misal, kalau mau dapat pembiayaan bank syariah harus punya seetifikasi halal. Dan berbagai integrasi lainnya yang akhirnya membuat masyarakat menganggap hal ini penting.

Kedua, "Perubahan akan mudah dilakukan ketika hal itu mudah". Ini rumus manajemen perubahan. Nah, sayangnya saat ini sertifikasi halal sulit sekali dilakukan. Saat ini, FoSSEI sedang mengerjakan burjo syariah di Semarang. Saat ingin sertifikasi halal, kita harus mengurus PiRT ke pariwisata dlu, dilempar ke dinas lain, baru mulai ke MUI, rangkaiannya juga banyak. Artinya, masih belum cukup mudah untuk sebuah "perubahan". Saya kira masyarakat akan melakukan sertifiaksi halal kalau hanya mengurus 30 menit.. Masalahnya sekarang butuh sebulan. Akhirnya, kalau hanya warung biasa ya gak ada gunanya sertifikasi halal. Kecuali sudah perusahaan besar yang akan memasarkan produknya ke Indomaret. Padahal harusnya semuanya aware terhadap sertifikasi ini.